Revitalisasi KUD Untuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi di Pedesaan

Published by adminaris on

RINGKASAN

Sesuai dengan UUD 1945, badan usaha yang diharapkan berperan penting dalam perekonomian adalah koperasi. KUD (Koperasi Unit Desa) adalah koperasi yang berkembang, dominan, dan tersebar luas di pedesaan Indonesia dalam Orde Baru. Sejak Orde Reformasi, koperasi diliberalisasikan sehingga banyak koperasi dimunculkan. Akhirnya KUD yang semula dirancang untuk menjadi satu-satunya koperasi di pedesaan tak berkembang. Demikian juga koperasi-koperasi lain yang ada tidak terarah sehingga di pedesaan tidak ada lagi koperasi yang kuat.

Dengan tiadanya koperasi yang kuat berarti kelembagaan petani menjadi lemah, kesejahteraan petani tidak lagi dapat ditingkatkan. Bagaimana caranya agar di pedesaan tumbuh koperasi yang kuat memerlukan jawaban segera.

Sebenarnya KUD walaupun ada kelemahannya tapi mempunyai potensi yang besar. Karena itu mengembangkan kelembagaan sosial di pedesaan adalah merevitalisasi KUD. Revitalisasi tersebut pada dasarnya mencakup 5 hal, yaitu : (i) kebijakan pembangunan masyarakat yang pro KUD, (ii) reformasi organisasi dan usaha KUD, (iii) penguatan SDM KUD, (iv) pengembangan kerjasama KUD, (v) pengembalian citra KUD.

kata kunci : KUD, koperasi unit desa, revitalisasi, kelembagaan pedesaan

I. PENDAHULUAN

ARIS NEWS – Di dalam beberapa GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang pernah ada selama ini disebutkan bahwa sistem ekonomi yang

hendak dibangun adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya pembangunan ekonomi tersebut menggunakan sumberdaya domestik secara efisien dilaksanakan oleh rakyat Indonesia melalui usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar, dan akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena kebanyakan usaha ekonomi dijalankan oleh usaha mikro, dan kecil maka pengembangan dan pemberdayaan koperasi menjadi sangat strategis. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa badan usaha yang diharapkan berperan penting dalam perekonomian Indonesia adalah koperasi.

Koperasi yang sangat dominan dan tersebar luas di Indonesia adalah KUD (Koperasi Unit Desa). KUD telah berkembang selama beberapa dekade untuk mendampingi pembangunan pertanian selama Orde Baru di Indonesia. Dengan berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, kebijakan pemerintah terhadap koperasi mulai berubah. Pemerintah orde reformasi yang dimulai masa Presiden Habibi dan Menteri Koperasi Adi Sasono, membuat KUD bukanlah satu-satunya koperasi di perdesaan, karena itu pemerintah melakukan liberalisasi koperasi dengan pemberian kemudahan mendirikan koperasi dan pinjaman lunak yang sangat mudah. Keadaan ini menyebabkan mulai surutlah KUD sebagai alat pembangunan pertanian kita. Kini keberadaanya harus bersaing dengan koperasi-koperasi lain baik bentukan pemerintah maupun koperasi mandiri yang dibentuk masyarakat.

Akibatnya banyak koperasi bermunculan dan kemudian mati karena terbelit atau

mengalami kredit macet. Pada masa Pemerintahan Kabinet Susilo Bambang Yudoyono I dan II, Deptan/Kementan mengembangkan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang akan dikembangkan menjadi koperasi pertanian, tetapi koperasi pertanian yang diharapkan itu tak kunjung terealisasi. Dengan kondisi semacam ini banyak KUD yang matisuri meskipun ada juga yang berkembang, koperasi tidak banyak yang berkembang dan koperasi pertanian belum berkembang. Ini berarti kelembagaan petani tidak berkembang dan sangat lemah. Dengan keadaan ini bagaimana sikap kita dalam mengembangkan koperasi? M e n i n g g a l k a n s a m a s e k a l i K U D , mengembangkan KUD atau membiarkan keadaan seperti ini, alamlah yang akan menyeleksi mana yang akan berkembang. Meninggalkan sama sekali KUD berarti menyia-nyiakan fasilitas fisik dan sosial yang luar biasa besarnya. Membiarkan keberadaan koperasi dan KUD seperti sekarang berarti kita tidak punya pendirian, tidak punya arah dalam mengembangkan koperasi di pedesaan. Karena itu KUD harus direvitalisasi dan direformasi agar KUD dapat hidup kembali sesuai dengan perkembangan zaman demi untuk mennyejahterakan masyarakat perdesaan.

Makalah ini berusaha untuk memikirkan secara jernih pentingnya koperasi pertanian di pedesaan, apa potensi KUD, keunggulannya serta kelemahan, dan bagaimana merevitalisasi KUD sebagai koperasi pertanian di pedesaan. Dengan merevitalisasi KUD pembangunan koperasi pertanian di pedesaan mempunyai arah yang jelas dan mantap untuk memperkuat kelembagaan petani. Winarno (2008) m e n g e m u k a k a n b a h w a g a g a l n y a pembangunan pertanian di pedesaan adalah karena lemahnya kelembagaan petani dan tanah. Dengan demikian menguatnya kelembagaan petani akan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di pedesaan.

  1. II.     SEJARAH KUD

Koperasi dan KUD mempunyai sejarah yang panjang dan saling berkaitan. Koperasi sudah ada sejak kolonial Belanda. Pada tahun 1950-an timbul jenis-jenis koperasi pertanian baru seperti koperasi pertanian (Koperta), koperasi desa, koperasi kopra, koperasi karet, dan lain-lain. Yang selanjutnya pada tahun 1970-an disatukan dalam KUD. Berdasarkan Inpres No.4/1973, KUD adalah koperasi pertanian, kemudian tahun 1978 dengan Inpres no.2/1978, diubah menjadi koperasi pedesaan. KUD ini merupakan satu-satunya koperasi di pedesaan. Inpres No.4/1984 mengukuhkan kembali KUD sebagai organisasi koperasi tunggal (kecuali ada ijin dari Menteri). Adanya ijin Menteri tersebut dimungkinkan adanya koperasi susu, koperasi perikanan, koperasi

kredit dan lain-lain. KUD dikembangkan akibat kegagalan Bimas Gotong Royong, untuk melibatkan petani secara efektif dalam program peningkatan produksi beras. Di wilayah unit desa, satu kesatuan sawah dengan irigasi teknis yang meliputi areal antara 600-1000ha, dibentuk KUD yang berfungsi sebagai sarana penopang wilayah unit desa bersama BRI unit Desa dengan menyalurkan sarana produksi dan pengadaan pangan yang nantinya akan dikembangkan sebagai penyalur kredit, pemasaran hasil-hasil pertanian dan lain-lain.

Konsep KUD, yang sebelumnya melalui BUUD (Badan Usaha Unit Desa), merupakan wadah kegiatan usaha koperta-koperta dan Koperasi Desa yang kemudian melebur menjadi BUUD/KUD. Pembangunan KUD sebagai organisasi pemberdayaan petani mengacu pada program Farmers Association di Taiwan yang merupakan basis pembangunan pedesaan sebagai bagian dari program industrialisasi Taiwan, koperasi di Jepang yang dikembangkan oleh tentara pendudukan sekutu di Jepang setelah PD II untuk demokratisasi ekonomi pertanian dan koperasi pertanian di korea Selatan yang merupakan bagian dari pembangunan pedesaan Korea Selatan (Soedjono, 2000).

Pada tahun 1998, melalui Inpres No.18/1998, pemerintah mencabut Inpres No 4/1984 yang menghapus legitimasi KUD sebagai organisasi koperasi tunggal di tingkat

pedesaan dan dengan demikian berfungsi sebagai palu godam yang meruntuhkan banyak KUD. Banyak KUD yang tidak sukses melaksanakan kemitraan pengadaan pangan dengan Bulog, kemudian ditambah dengan penghapusan subsisidi pupuk, banyak KUD yang gagal juga melaksanakan penyaluran pupuk. Pengadaan pangan dan penyaluran pupuk tersebut kemudian diambil alih oleh LSM (Lembaga Swasembada Masyarakat) dan swasta.

Setelah itu ada kebijakan pemerintah yang meliberalisasikan koperasi dengan bebas, masyarakat mendirikan koperasi hanya dengan ijin dari dinas koperasi tingkat kabupaten dan mendapatkan insentif kredit lunak. Alhasil banyak koperasi yang tumbuh hanya karena akan mendapat fasilitas pemerintah, setelah itu koperasi tersebut tanpa kegiatan alias koperasi papan nama.

Akhir-akhir ini pemerintah mengembang-kan berbagai program yang tidak lagi menggunakan KUD tetapi membentuk kelompok-kelompok masyarakat penerima bantuan/program seperti kelompok tani, gapoktan (gabungan kelompok tani), LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis), dan lain-lain. Harapannya dengan gapoktan tersebut akan berkembang menjadi koperasi. Kenyataannya belum banyak yang seperti diharapkan. Kelompok tani yang dibentuk sebagai akibat adanya program pemerintah biasanya tidak permanen. Begitu program selesai, kelompok tani tersebut berakhir dan bila ada program pemerintah dari departemen yang berbeda, biasanya membentuk kelompok tani baru. Keadaan ini berlangsung terus sehingga tidak akan terjadi perkembangan dari kelompok tani menjadi koperasi. Departemen Dalam Negeri mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan berupa BUMD (Badan Usaha Milik Desa), namun perkembangannya belum bisa melembaga secara nasional. Dengan demikian kelembagaan petani di bidang sosial ekonomi tidak berkembang . Dengan tidak berkembangnya kelembagaan sosial ekonomi petani, petani tidak berhasil meningkatkan usahataninya dan pada akhirnya tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya.

III.   POTENSI/KEUNGGULAN KUD

Karena itu timbul pemikiran bagaimana mengembangkan KUD menjadi koperasi yang benar dengan memadukan keberadaan kelompok tani/gapoktan dengan KUD yang ada. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa KUD mempunyai potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk lebih dikembangkan. Potensi/Kekuatan KUD adalah :

Pertama, Telah mempunyai infrastruktur (gedung dan perlengkapan usaha) yang memadai. Ini merupakan modal yang besar untuk melaksanakan kegiatan operasional usaha KUD.

Kedua, Keberadaanya sudah menyebar di seluruh pedesaan nusantara dan mempunyai jaringan koperasi sekunder dan tersier. Ini berarti secara resmi semua petani telah berkoperasi dengan skala ekonomi yang memadai dan jika diberdayakan mempunyai kekuatan bersaing yang besar.

Ketiga, Pernah berhasil melak-sanakan/membantu pemerintah dalam pengadaan pangan dan distribusi pupuk bersubsidi.

Walaupun demikian banyak pengamat yang melihat kelemahan KUD sebagai koperasi. Adapun kelemahan KUD tersebut adalah :

Pertama, KUD dikembangkan secara seragam di seluruh Indonesia, sehingga tidak semuanya sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah desa.

K e d u a , P a d a a w a l n y a K U D dikembangkan sebagai koperasi pertanian tetapi kemudian KUD dikembangkan sebagai koperasi pedesaan dengan keanggotaan yang mencakup seluruh penduduk pedesaan dengan latar belakang ekonomi yang sangat heterogen sehingga nasib petani yang akan diangkat melalui koperasi dianggap kurang mendapat perhatian atau kurang fokus. Bahkan karena keanggotaan ini terjadi secara otomatis, maka partisipasi anggota menjadi kurang dan kadang dapat diabaikan sama sekali.

Ketiga, Pada awalnya KUD akan dikembangkan sebagai koperasi murni tetapi kemudian pemerintah menggunakannya

sebagai alat pemerintah yang lebih besar daripada untuk alat anggota sehingga timbul kesan KUD sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Keempat, Ketergantungan KUD terhadap pemerintah terutama pada fasilitas dan kebijakan pemerintah sedemikian besar sehingga prinsip kemandirian koperasi terhambat

Kelima, KUD hanya mengurusi kegiatan ekonomi usahatani (agribisnis on-farm) yang nilai tambahnya terendah dibandingkan dengan subsistem agribisnis lainnya. Kegiatan agribisnis lainnya dilakukan swasta/BUMN. Kenyataan ini menyebabkan KUD tidak dapat meningkatkan daya saing dan daya tawar p e t a n i m e n g h a d a p i k e k u a t a n swasta/pemerintah yang besar di subsistem agribisnis hulu dan hilir.

Keenam, KUD dibentuk secara top down oleh pemerintah, kaderisasi sering kurang lancar dan ada ketergantungan pada figur tertentu.

IV. KOPERASI PERTANIAN

Akhir-akhir ini Departemen Pertanian lebih memilih menggunakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk melaksanakan program-programnya. Dengan harapan poktan dan gapoktan itu menjadi koperasi pertanian yang berdasarkan bottom-up dan dekat dengan anggota yang seragam aktivitasnya. Namun koperasi yang diharapkan tak kunjung terbentuk. Tanpa berbentuk koperasi, poktan dan gapoktan tidak dapat memiliki aset tetap yang besar dan skala ekonominya sangat kecil, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar. Ketiadaan lembaga sosial ekonomi dipedesaan ini harus diisi agar pembangunan pertanian dan perdesaan berjalan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan lembaga pedesaan ini dapat dilakukan dengan merevitalisasi KUD dan sekaligus mereformasi KUD. Reformasi KUD dapat dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan poktan dan gapoktan kedalam struktur KUD.

  • V.     REVITALISASI KUD

Karena ada kekosongan kelembagaan sosial ekonomi petani sebagai akibat terabaikannya KUD di satu sisi dan tidak berkembangnya kelompok tani sebagai embrio koperasi di sisi lain, maka perlu dibangun kelembagaan sosial ekonomi petani yang kuat. Kelembagaan sosial ekonomi yang kuat ini pada dasarnya adalah merevitalisasi KUD.

Revitalisasi dapat dilakukan dengan jalan (Konsep ini diperkaya oleh pembahasan Deputi Menkop dan UKM Bidang Kelembagaan, 2009): (a) Kebijakan pembangunan masyarakat yang pro KUD; (b) Reformasi organisasi dan usaha KUD; (c) Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) KUD; (d) Pengembangan kerjasama KUD; dan (e) Peningkatan citra KUD.

5.1 Kebijakan Pembangunan Yang Pro

KUD

Setiap kebijakan dan program pem-bangunan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat dari departemen manapun khususnya di pedesaan harus melibatkan KUD, dengan demikian KUD dapat dibangkitkan kembali. Misalnya program pengadaan pangan, distribusi sarana produksi bersubsidi, raskin, lembaga keuangan mikro, dan lain-lain. Disamping itu, perlu adanya koordinasi antar dinas/departemen terkait terutama mengenai pendanaan, pelaksana program, penanggung jawab, dan lain-lain.

5.2 Reformasi KUD

Bentuk reformasi KUD pada dasarnya adalah memanfaatkan kekuatan KUD dan mengurangi kelemahan KUD. Konsep reformasi KUD tersebut adalah :

Pertama, KUD mempunyai satu atau beberapa core business komoditas tertentu yang dapat dikelola secara penuh oleh KUD, misalnya padi, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain.

Kedua, Corebusiness tersebut diupayakan terintegrasi secara vertikal, sehingga mempunyai kegiatan di sub sistem agribisnis hulu (pengadaan dan distribusi alat/mesin, bibit, insektisida, pupuk, dan lain-lain.), hilir (pengolahan hasil pertanian), pemasaran (pemasaran hasil pertanian, supermarket, lumbung padi/beras) dan penunjang (simpan pinjam, asuransi pertanian, penyuluhan/konsultansi).

Ketiga, Anggota koperasi adalah petani yang sesuai dengan corebusiness KUD yang dapat diwakili oleh kelompok tani dan atau gapoktan

Keempat, Memanfaatkan kelompok tani/gapoktan sebagai organisasi koperasi yang dibentuk secara bottom-up. Ketua kelompok tani, gapoktan, koperasi mempunyai masa jabatan yang dibatasi sehingga kaderisasi secara otomatis dapat berjalan sekaligus menghindari kekuasaan mutlak ketua/pengurus. Unit bisnis KUD perlu memanfaatkan keberadaan Kelompok Tani dan Gapoktan, sehingga kepentingan petani dapat diakomodir oleh KUD melalui unit bisnis tersebut.

Kelima, KUD dapat dimanfaatkan untuk membantu usaha anggotanya dan membantu melaksanakan pembangunan seperti pengadaan pangan dan distribusi pupuk bersubsidi atau gabungan diantara keduanya.

Keenam, Hubungan vertikal dengan koperasi sekunder dan tersier yaitu KUD-Puskud dan Inkud dapat dilanjutkan.

Gambar 1. Struktur KUD

Secara teori, kelembagaan struktur koperasi atau KUD tersebut lebih mengakar pada tingkat petani karena ditumbuhkan dari petani dan kelompok tani. Dengan demikian pembentukan Koperasi atau KUD tersebut lebih mensyaratkan keaktifan kelompok tani dan gapoktan. Tugas dan kewajiban Koperasi atau KUD tersebut adalah: (i) Melayani penyediaan input pertanian (benih, pupuk, dan lain-lain); (ii) Mengumpulkan hasil dari petani anggota untuk dipasarkan dan stok lumbung desa; (iii) Melakukan akumulasi modal dari keuntungan usaha, bantuan pemerintah melalui program pembangunan pertanian dan modal anggota dari iuran dan simpan-pinjam; (iv) Melayani petani untuk pengolahan lahan (penyediaan traktor, dan lain-lain); (v) Mengendalikan jual-beli lahan atau aset pertanian lainnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Misalnya :

membeli lahan petani anggota yang terpaksa dijual kemudian ditawarkan pada petani lain yang berdekatan lahannya (tunai atau kredit) sehingga akan meningkatkan skala ekonomi usaha; (vi) Mempunyai pengolahan hasil pertanian dan manufacturingnya.

Untuk lebih kuatnya kelembagaan KUD yang diharapkan dapat berperan sebagai lembaga ekonomi yang mampu memfasilitasi dan melindungi petani anggota memang diperlukan dukungan pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait dan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk lebih praktis, pembinaan kelembagaan ekonomi pedesaan dapat dilakukan dengan pemberdayaan KUD menjadi lembaga dengan paradigma baru yang mampu melindungi dan memfasilitasi usaha petani dalam sistem agribisnis dari hulu hingga hilir.

5.3 Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) KUD

Penguatan SDM KUD dapat dilakukan dengan, (i) Pendidikan dan pelatihan pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota KUD; (ii) Penyiapan SOP (Standard Operation Procedure) perangkat organisasi; dan (iii) Pengembangan standar kompetensi pengurus, pengawas, dan anggota KUD melalui sertifikasi.

5.4 Pengembangan Kerjasama Usaha KUD

Pengembangan kerjasama usaha dapat dilakukan dengan : (i) Kerjasama usaha urusan pangan dengan Bulog, urusan minyak dan gas dengan Pertamina, urusan pupuk dengan produsen pupuk, dan lain-lain; (ii) Pengaktifan kembali dengan TPK (tempat pelayanan KUD); dan (iii) Kerjasama usaha dengan sesama pelaku bisnis

5.5 Peningkatan Citra KUD

Peningkatan citra KUD dapat dilakukan dengan : (i) Penyelesaian masalah KUT (Kredit Usaha Tani), sehingga KUD terbebas dari black list BI (Bank Indonesia). Dengan demikian KUD bebas memanfaatkan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya; (ii) Membangun image layanan yang baik dan bermanfaat bagi anggota; (iii) Melaksanakan program pemerintah dan program besar dengan perusahaan bonafide; dan (iv) Menggunakan Perguruan Tinggi dengan mahasiswa sebagai pendamping revitalisasi KUD.

VI.  ILUSTRASI CONTOH

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh kuatnya lembaga Koperasi Pertanian Jepang (Japan Agricultural Cooperative/JAC) dalam persaingan dengan usaha besar lainnya. Pembinaan JAC tersebut berada dibawah Departemen Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Koperasi. Untuk mendukung kegiatan Koperasi, petani anggota diwajibkan untuk menyetorkan setengah dari produksinya kepada Koperasi dan dijamin mendapatkan

harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dengan penguasaan setengah dari total produksi seluruh petani maka koperasi mempunyai kekuatan tawar (bargaining power) sehingga mampu menentukan harga pasar. Selain itu, Koperasi Pertanian di Jepang mempunyai outlet berupa supermarket hampir disetiap kabupaten dan bahkan mampu menjalankan perdagangan (ekspor-impor) hasil pertanian. Koperasi juga memberikan pelayanan dari pengolahan lahan, penyediaan input hingga pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Lebih menarik lagi, koperasi mampu menjadi pembeli lahan petani yang dijual karena kebutuhan uang kas namun ditawarkan untuk dijual kepada petani disekitar lahan tersebut. Dengan demikian lahan pertanian tidak dikonversi menjadi peruntukan lainnya tetapi justru akan meningkatkan skala usaha petani anggota koperasi (Hadidarwanto, 2009).

VII. PENUTUP

Demikian konsep pemikiran tentang revitalisasi KUD. Revitalisasi dapat dimulai dari beberapa propinsi sebagai pilot proyek. Meskipun dimulai dari beberapa propinsi tetapi kerjasama dengan instansi pusat harus dilakukan karena menyangkut kebijakan nasional. Dari pilot proyek dapat dianalisis kemungkinan adaptasi penyesuaiannya. Penyesuaian ini penting karena keadaan sekarang sudah berbeda dengan keadaan sewaktu KUD pertama kali dikembangkan.

Setelah KUD direformasi maka perlu ada kebijakan pemerintah yang memanfaatkan KUD untuk berbagai program di berbagai departemen dan dinas, meningkatkan citra KUD serta ada upaya untuk memandirikan KUD (memperkuat SDM dan kemampuan kerjasama dengan pihak lain). Dengan demikian KUD masih dapat dimanfaatkan, diberdayakan dan dibangkitkan kembali. Dengan kebangkitan KUD, maka kelembagaan petani di perdesaan akan semakin kuat dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

  • Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2009. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan KUD. Makalah disampaikan dalam seminar nasional ’Revitalisasi KUD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, tgl 1 Agustus 2009 di UGM.
  • Djohan, Djabaruddin dan Bayu Krisnamurthi (ed.) 2000. Membangun Koperasi pertanian Berbasis anggota. LSP2I bekerjasama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA.
  • Hadidarwanto, Dwijono. 2009. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Untuk Kesejahteraan Petani. Bahan untuk seminar Nasional ’Revitalisasi KUD’
  • Hadisapoetro, Soedarsono. 1975. Kelengkapan Wilayah Unit Desa, Masalah dan Prospeknya. Departemen Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM.
  • Masyhuri dan D.Hadidarwanto, 2009. Potensi, keunggulan dan usaha membangkitkan kembali KUD. Makalah disampaikan dalam seminar nasional ’Revitalisasi KUD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, tgl 1 Agustus 2009 di UGM.
  • Soedjono, Ibnu.2000. Jatidiri Koperasi Dalam Era Globalisasi. Dalam Djabaruddin & Krisnamurthi, 2000. Membangun Koperasi pertanian Berbasis anggota. LSP2I bekerjasama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA.
  • Soedjono, Ibnu. 2000. Rancang Bangun Pola
  • Koperasi Pertanian di Masa Mendatang. Dalam Djabaruddin & Krisnamurthi, 2000. Membangun Koperasi pertanian Berbasis anggota. LSP2I bekerjasama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA.
  • Sularso. 2000. Koperasi Unit Desa Upaya Mempertajam Pengertian sebagai Koperasi Pertanian. Dalam Djabaruddin dan Krisnamurthi (ed.). 2000. Djabaruddin & Krisnamurthi, 2000. Membangun Koperasi pertanian Berbasis anggota. LSP2I bekerjasama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA.
  • Winarno, Budi. 2008. Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Semoga Bermanfaat Salam Koperasi dan KOPERASI PASTI BISA !!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *